Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, melalui Komisi III, memberikan penilaian positif terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani pengaduan masyarakat. Penilaian ini disampaikan dalam rapat evaluasi akhir tahun yang diadakan pada 27 Desember 2024. Komisi III menilai bahwa Polri telah menunjukkan responsivitas yang tinggi dalam merespons berbagai keluhan dan pengaduan dari masyarakat.
Kinerja Polri yang Meningkat
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Polri telah berhasil meningkatkan kinerjanya dalam hal pelayanan publik, terutama dalam menangani pengaduan masyarakat. “Kami mengapresiasi upaya Polri yang telah menunjukkan responsifitas dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Ini adalah langkah positif yang harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Habiburokhman menambahkan bahwa keberhasilan Polri dalam menangani pengaduan masyarakat tidak terlepas dari inovasi dan program-program yang diterapkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh Polri, agar masyarakat merasa dilindungi dan diayomi.
Sistem Pengaduan yang Efektif
Salah satu faktor yang mendukung responsivitas Polri adalah sistem pengaduan yang lebih efektif. Polri telah mengembangkan berbagai saluran pengaduan, baik melalui aplikasi mobile, media sosial, maupun hotline. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang cepat dari pihak kepolisian.
Habiburokhman menjelaskan bahwa dengan adanya sistem pengaduan yang baik, masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dengan Polri. “Kami berharap Polri terus memperbaiki dan mempermudah akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” katanya.
Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran
Komisi III juga mengapresiasi langkah tegas Polri dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Habiburokhman menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada oknum Polri yang melanggar adalah bukti komitmen terhadap profesionalisme institusi. “Kami meminta agar Polri lebih responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran oleh anggota Polri sendiri,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan memperkuat integritas institusi kepolisian. Dengan adanya tindakan tegas, diharapkan anggota Polri dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan menjaga citra positif institusi.
Harapan untuk Masa Depan
Meskipun telah menunjukkan kinerja yang baik, Komisi III berharap Polri dapat terus meningkatkan responsivitas dan kualitas pelayanan publik. Habiburokhman menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota Polri agar dapat lebih memahami dan merespons kebutuhan masyarakat. “Kami ingin Polri tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Dengan dukungan dari DPR dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Polri dapat terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat.
Penilaian positif dari Komisi III DPR RI terhadap Polri mencerminkan harapan besar terhadap institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan sistem pengaduan yang efektif dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, Polri diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas negara.
Dukungan dari DPR RI ini menjadi sinyal positif bagi Polri untuk terus berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan responsif.